Sidang Umum PBB, Vanuatu Singgung Pelanggaran HAM Papua

BERITA INEWS, Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat dalam Sidang Umum PBB, Minggu (26/9).Loughman mengatakan, penduduk Papua Barat terus merasakan penderitaan akibat pelanggaran di wilayahnya.

Ia meminta PBB untuk mengunjungi Papua Barat secara langsung.”Forum Pacific dan para Pemimpin ACB meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua Barat untuk melakukan penilaian secara independen terkait situasi HAM,” ujar Loughman.

Ia juga berharap PBB melihat dugaan pelanggaran tersebut secara serius dan menanganinya secara adil.Lebih lanjut, Loughman menyinggung pelanggaran HAM dan referendum di Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis. Ia meminta PBB dan organisasi internasional mendukung proses referendum di kedua negara itu.Bukan Kali Pertama Vanuatu Singgung Papua di Sidang PBBSebenarnya ini bukan kali pertama Vanuatu menyinggung masalah Papua di sidang umum PBB. Hal yang sama pernah disampaikan Loughman pada 2020. Pada tahun tersebut, ia meminta PBB untuk turun langsung ke Papua Barat.Kemudian pada 2019, Vanuatu menuduh Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.RI Jawab Tudingan Pelanggaran HAM Papua di Sidang PBBIndonesia cukup terkejut narasi tersebut digunakan beruang kali oleh Vanuatu dalam sidang PBB.Indonesia kemudian menjawab tudingan ini melalui Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitri.

Sindy menegaskan, tuduhan tersebut tidak benar.”Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik, yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa,” tegas Sindy”Ketika ada sejumlah pekerja konstruksi yang dibunuh secara brutal, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?” tegas Sindy.Indonesia menegaskan, sikap Vanuatu mempertanyakan status Papua merupakan hal yang tak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, hal itu dinilai melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB.”Indonesia adalah negara pluralistik dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial dan kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM,” tutur dia.Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitri, memberikan hak jawab soal tuduhan pelanggaran HAM di Papua di Sidang Umum PBB, Minggu (26/9). Foto: YouTube/MoFA IndonesiaDiplomat muda biasanya ditunjuk untuk menepis tuduhan tersebut. Pada tahun ini, giliran Sindy menangkis serangan Vanuatu. Berikut adalah profil Sindy dari akun LinkedIn-nya.Sindy bergabung sebagai diplomat di Kemlu pada 2014. Ia mengawali kariernya dengan menjadi staf magang di Kedutaan RI di New Delhi India dan Desk Uni Eropa di bawah Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika Eropa.Dalam rentang 2015-2017, ia ditugaskan di bagian Kerja Sama Sektoral di Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Ia terlibat dalam topik terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maritim, penerbangan sipil, luar angkasa, dan masalah kependudukan.Sejak 2018, ia menjajaki tantangan baru dalam mendukung keterlibatan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam, Developing Eight, dan Gerakan Non-Blok.Ia menjabat sebagai Sekretaris Ketiga di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral untuk Desk Officer Developing Eight, OCI, NAM, dan G-77 pada Mei 2018-Januari 2020. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.