BERITA, iNEWS, Makassar : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada 4 April 2023 di Makassar. Kegiatan dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua TPID Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh TPID se-Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, BULOG, Bapanas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan OPD terkait. Pelaksanaan kegiatan merupakan wujud koordinasi strategis untuk mengendalikan inflasi sekaligus antisipasi kenaikan harga menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 Hijriah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi gabungan 5 (lima) kota IHK di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 tercatat 0,75% (mtm), meningkat dibandingkan Februari yang deflasi 0,22% (mtm). Inflasi disumbang oleh komoditas beras, cabai rawit, dan ikan. Secara tahunan, inflasi gabungan 5 (lima) kota IHK di Sulawesi Selatan tercatat 5,86% (yoy), meningkat dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,61% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2023, inflasi diprakirakan menurun dan kembali ke sasaran 3,0±1% didukung oleh program kemandirian pangan pemerintah dan kebijakan akomodatif lainnya untuk menjaga kestabilan harga.
Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan dukungan yang lebih intensif oleh berbagai pihak.
TPID Provinsi Sulawesi Selatan telah meluncurkan sejumlah program pada kick off GNPIP 2023, yaitu pemberian bantuan bibit, alsintan, dan saprotan; perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); optimalisasi jalur distribusi; pelaksanaan pasar murah; pelaksanaan capacity building kepada TPID; dan digitalisasi neraca pangan daerah. Dalam jangka menengah-panjang, langkah struktural juga dilakukan antara lain melalui korporatisasi dan digital farming, penguatan urban farming, dan pengembangan mini distribution.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel menyampaikan concern terkait kenaikan harga beras, cabai, dan ikan yang dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang meningkat, cadangan beras pemerintah yang terbatas, dan cuaca yang kurang kondusif yang berdampak pada hasil tangkapan ikan.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Maros yaitu 1) peningkatan produktivitas beras perlu dilakukan agar hasil produksi melebihi target, 2) ketersediaan pasokan di seluruh Kabupaten/Kota perlu terus dipantau dan dijaga, dan 3) pasokan minyak goreng (Minyakita) di wilayah Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan.
Sebagai tindaklanjut arahan Presiden dan rekomendasi HLM TPID untuk pengendalian inflasi di periode HKBN, Gubernur Sulawesi Selatan mengarahkan agar 1) Dinas Ketahanan Pangan (DKPn), BULOG, dan Satgas Pangan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha penggilingan untuk mendapatkan komitmen penyerapan beras, 2) menjaga kecukupan pasokan ikan antar wilayah dan antar waktu, salah satunya melalui fasilitasi mobile cold storage, 3) DKPn dan Dinas Perdagangan menyelenggarakan pasar murah secara masif dan terjadwal, 4) TPID Kabupaten/kota menyusun neraca pangan di wilayahnya masing-masing, 5) instansi terkait melaksanakan KAD Intra Provinsi, Antar Provinsi, dan Antar Wilayah, dan 6) Satgas pangan, BI dan OPD terkait secara rutin memantau pasokan dan kondisi harga.
Perumusan dan implementasi strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan yang kontinyu, efisien, dan tepat sasaran membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara TPID Provinsi Sulawesi Selatan, TPID Kabupaten/Kota, dan seluruh pihak terkait lainnya. Koordinasi pengendalian inflasi yang semakin intensif diharapkan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional. (**/rls/BB)