BERITA iNEWS, MAKASSAR — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menerima kunjungan Tim Ahli Walikota yang dipimpin oleh Prof Yusran Yusuf didampingi Dr. Naidah dan Syahrir Sappaile.
Kedatangan Tim Ahli Walikota Makassar tersebut dalam rangka Silaturrahmi, ke Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir bersama jajarannya, di ruang rapat Kadis PU Makassar, Kamis (27/1/2022).
Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir menyampaikan apresiasi kepada Tim Ahli Walikota yang sudah datang berkunjung sekaligus sebagai motivasi bagi Dinas PU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Zuhaelsi juga mengatakan bahwa seluruh kegiatan di Dinas PU Makassar sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2022.
“Dinas PU Makassar membutuhkan bantuan Tim Ahli Walikota dalam memonitoring dan mengevaluasi seluruh program kerja yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Dia juga memaparkan sejumlah program prioritas Walikota yang akan dilaksanakan Dinas PU tahun ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, rencana proses tender yang akan dimulai pada bulan Februari.
“Jadi sudah ada SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta beberapa program yang sudah ada desainnya, makanya kami segera melakukan percepatan,” jelas Zuhaelsi.
Sementara itu, Ketua Tim Ahli Walikota Prof Yusran Yusuf menyampaikan keberadaan Tim Ahli sebagai mitra kerja dan membantu OPD memecahkan permasalahan yang ada, terkhusus proyek prioritas Walikota.
“Makanya kami meminta setiap OPD agar seluruh proyek dipublikasikan ke masyarakat melalui media sebagai upaya keterbukaan informasi publik,” terangnya.
Prof Yusran juga berharap sinergitas antara Tim Ahli Walikota bersama seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar khususnya di Dinas PU dapat berjalan dengan baik.
“Insya Allah kita terus akan jalin komunikasi dan koordinasi bahwa proses kegiatan dan program dari OPD berjalan dengan baik dan benar,” pungkasnya.
Kemudian, Dr. Naidah menambahkan, pihaknya akan terus memantau progres program prioritas Walikota yang dilaksanakan Dinas PU setiap bulan, untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik dan benar.
“Setiap 3 bulan akan diekspose di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Kami juga meminta agar setiap proyek dibuatkan jadwal pelaksanaannya,” tuturnya.(*)
