BERITA, iNEWS, Makassar – Puluhan Anggota DPRD Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan sekaligus konsultasi ke DPRD Provinsi Sulsel Rabu 21/06/2023.
Dalam Kunjungan sejumlah Anggota DPRD Sidrap langaung oleh Ketu Komisi 1 Ahmad Salihin, Wakil Ketua komisi 1 Nahar
Dan anggota Komisi 1 lainnya yang diterimah langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Sulsel Syahruddin Alrif.
“Kunjungan kami ke DPRD Provinsi Sulsel terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga saat ini belum terbayarkan dari Pemprov Sulsel. ‘ungkap Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sidrap Naharuddin Sadide kepada awak media di kantor DPRD Sulsel Rabu 21/06/2023.
Iya kami sengaja datang ke DPRD Sulsel guna difasilitasi agar pemprov mau membayarkan DBH kami di Sidrap yang sudah berjalan 6 bulan terakhir ini. “Tandas Naharuddin.
Ia mengaku bahwa persoalan DBH dari Pemprov tak sesuai harapan sehingga pihaknya dari DPRD SIDRAP ke DPRD Provinsi Sulsel melakukan konsultasi agar mencari solusi yang tepat agar bisa segera ada penyelesaian.
Lanjut Nahar sapaan akrabnya Pemprov soal DBH ini terbilang fantastis. Pasalnya secara regulasi perbulan ada sekira Rp4 miliar. Hanya saja sekitar 4 bulan menunggak sehingga mengganggu aktivitas jalanya pemerintahan di Kabupaten tersebut.
Ya..sampai dari ini semua pernah kami di demo pihak tenaga kebersihan karena tak menerima gaji alokasi gaji dari situ. Jadi kita pakai alokasi yang lain,” tegasnya.
Diketahui Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendanaan Negara, yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembanguan dengan porsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif mengatakan usai menerima puluhan legislator DPRD Sidrap itu berjanji mengawal serta menuntaskan persoalan tersebut.
Ya..memang sudah disampaikan pandangan Fraksi terkait dengan DBH karena memang DBH ini salah satu rekomendasi dari BPK supaya ini menjadi prioritas untuk dibayarkan,” tandasnya.
Bukan hanya di Sidrap akan tetapi hampir diseluruh kabupaten kota di Sulsel. “Ujarnya lagi.
Oleh karena itu Syahar berharap kedepan ini apa yang telah disampaikan ke DPRD Sulsel maka pemprov Sulsel mau menyelesaikan tunggakan tersebut.(**)
