Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Foto: KCNA via ReutersKorea Utara mendesak pencabutan berbagai sanksi internasional sebelum memulai pembahasan denuklirisasi dengan Amerika Serikat.Sanksi internasional yang dimaksud adalah larangan ekspor logam serta impor bahan bakar. Tak hanya itu, Kim Jong-un juga meminta pelonggaran atas sanksi impor barang mewah, meliputi minuman keras dan setelan jas.Kabar tersebut disampaikan oleh sejumlah anggota Dewan Negara Korea Selatan, mengutip Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel, Park Jie-won.Permintaan Korut ini datang sepekan usai kedua negara—Korsel dan Korut—menyambungkan kembali jalur komunikasi mereka yang sempat terputus sejak satu tahun lalu.“Sebagai prakondisi untuk kembali memulai pembicaraan, Korea Utara berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengizinkan ekspor mineral serta impor minyak tanah dan barang-barang lainnya,” ujar anggota komite intelijen Parlemen, Ha Tae-keung, pada Selasa (3/8).“Ketika saya tanya barang-barang apa yang sangat diinginkan, mereka [Korut] mengatakan minuman keras berkualitas tinggi dan setelan jas, tak hanya untuk konsumsi pribadi Kim Jong-un tapi juga untuk didistribusikan pada kaum elite Pyongyang,” lanjutnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un resmi menutup kongres Partai Pekerja pada Rabu (13/1). Foto: KCNA via ReutersTetapi, AS belum menunjukkan keinginan untuk melonggarkan rentetan sanksi ini kepada Korut. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berencana mengimplementasikan sanksi sepenuhnya pada pekan ini.Sedangkan juru bicara Kemlu AS, Ned Price, menekankan, AS bersedia untuk bertemu dengan Korut kapan saja, di mana saja, tanpa syarat. Sebelumnya, PBB menjatuhkan berbagai sanksi kepada Korea Utara atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. Tak hanya PBB dan AS, sejumlah negara lain turut memberikan sanksi.Menurut seorang anggota Dewan Negara Korsel lainnya, Kim Byung-kee, Kim Jong-un dkk tampak menyimpan dendam terpendam terhadap AS atas sanksi ini.“Amerika Serikat diperkirakan akan mampu membawa mereka [Korut] kembali berdialog dengan menyesuaikan sejumlah sanksi,” ujar Kim Byung.
