BERITAINEWS, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana atas Perkara Nomor 20/KPPU-I/2023 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Kesepakatan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung. Sidang ini dimulai pada Kamis, 22 Februari 2024 di Kantor KPPU Jakarta, dengan kelanjutan pada Jumat, 23 Februari 2024.
Sidang perdana ini dimulai dengan pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi, Mohammad Reza, serta didampingi oleh Anggota KPPU Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha.
Keempat Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5/1999, dengan menyepakati tarif batas atas dan batas bawah atas jasa depo peti kemas melalui Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Panjang.
Pasar jasa penyediaan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang bersifat oligopoli, di mana pasar didominasi oleh beberapa pelaku usaha besar dan mampu mempengaruhi kondisi pasar. Pada tahun 2022, keempat Terlapor menguasai pasar dengan pangsa pasar terbesar dimiliki oleh PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (53,84%).
Bukti risalah pertemuan ASDEKI Panjang pada tanggal 22 Januari 2022 menunjukkan kesepakatan para Terlapor terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah jasa penyediaan depo peti kemas. Ketentuan tarif tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2022 melalui Surat Edaran Kenaikan Harga DPW ASDEKI Lampung.
Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, Investigator KPPU menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999. Sidang berikutnya akan diadakan pada Kamis, 21 Maret 2024 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Penyampaian Alat Bukti.(**/bb)
