BERITA iNEWS.COM, MAKASAAR Dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kota Makassar, Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK LPM) Kecamatan Tallo mengadakan Prarapat kerja di warkop jalan tinumbu Jumat, 20 septrmber 2019.
Kegiatan Pelaksanaan PraRaker ini dipimpin langsung oleh Ketua FK LPM Nasruddin Sirajuddin, dan dihadiri oleh Ketuaketua LPM Kelurahan se Kecamatan Tallo
Nasruddin Sirajuddin mengatakan, Pra Raker ini digelar untuk mendengarkan masukan dari para Ketua LPM Kelurahan di Wilayah KecamatanTallo terkait dengan agenda Rapat Kerja Asosiasi LPM Kota Makassar yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 mendatang.
“informasi yang diperoleh Rapat Kerja Asosiasi LPM Kota Makassar akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Lebih lanjut Nasaruddin nyatakan, Rapat Kerja yang akan diselenggarakan oleh Asosiasi LPM Kota Makassar ini merupakan momen penting bagi kami para ketua LPM Kelurahan se Kota Makassar, karena Rapat Kerja ini merupakan wadah bagi kami untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi terkait pengembangan pola kerja organisasi LPM di tingkat Kelurahan, serta problematika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Dalam keterangannya, Nasruddin menambahkan bahwa kami sudah merumuskan beberapa point penting gagasan dan aspirasi untuk kami rekomendasikan pada Rapat Kerja nantinya. Salah satu point penting tersebut adalah menyangkut penguatan kelembagaan bagi keberadaan BPM Kota Makassar dalam organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar.
Sementara itu Ketua LPM Kelurahan Suangga Andi Emil Salim menambahkan, “kami sepakat untuk memprioritaskan masalah keberadaan BPM Kota Makassar ini dalam point rekomendasi pada Rapat Kerja nantinya, sebab kami sangat merasakan dampak dari perubahan status BPM Kota Makassar yang dulunya merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian sekarang berubah menjadi Bagian Pemberdayaan Masyarakat.”ungkapnya.
Menurutnya Dua tahun belakangan ini, akselerasi kinerja organisasi LPM terasa sangat lamban akibat dari adanya kebijakankebijakan teknis yang sangat birokrasi di BPM Kota Makassar. Olehnya itu, dengan kehadiran Bapak Gubernur pada Rapat Kerja Asosiasi LPM Kota Makassar merupakan moment yang tepat untuk kami sampaikan masalah ini kepada beliau, dengan harapan bahwa Bapak Gubernur dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan BPM Kota Makassar sebagai BADAN dalam OPD Pemerintah Kota Makassar, “harap Andi emil.
(bas/eml)
