BeritaINews.com SulbarMenyongsong RPJMD untuk tahun ke3. lingkup Pemerintah Provensi Sulawesi Barat melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja OPD tahun 2020 di Hotel Aston Jakarta, 56 Maret.
Wakil Gubernur Enny Anggreani Anwar, memimpin pembahasan rapat rencana kerja OPD lingkup Pemerintah Provensi Sulawesi barat.
“Enny dalam rapat OPD menyampaikan, pelaksanaan tahuntahun sebelumnya harus menjadi evaluasi dalam menentukan arah dan rencana kedepan, sehingga berbagai capaian yang belum dapat diwujudkan pada tahun sebelumnya dapat dimaksimalkan dalam perencanaan,”ucapnya.
selanjutnya. Untuk itu, dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh OPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan malaqbi,”kata Enny.
Masih kata Enny, bahwa capaian pembangunan yang dirasakan saat ini, masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kerja keras dari kita semua, diperlukan partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, bahkan partisipasi dalam memelihara hasilhasil pembangunan , sehingga terbangun rasa memiliki oleh semua pihak, agar keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.
Ia menambahkan, bahwa prioritas pembangunan untuk tahun 2020 , terdapat lima prioritas provinsi antara lain, peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan konektivitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan tata kelola pemerintahan modren,”tegas Enny.
Untuk itu, melalui rapat OPD, ada beberapa hal yang saya tekankan antara lain, diperlukan akselerasi, adanya upayaupaya percepatan dalam mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 20172022,Khususnya untuk tahun 2020 yang diharapkan menjadi momentum bagi Sulawesi Barat untuk maju dan malaqbi,”harapnya.
Selain itu, rencana kerja OPD harus sinkron dengan target yang ingin dicapai dalam RPJMD terutama untuk tahun 2020, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang komprehensif, terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Hal lain yang ditekankan adalah, mencegah program dan kegiatan yang saling overlapping/tumpang tindih anatar OPD , sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat tercapai.
“Kita juga harus senantiasa mewujudkan birokrasi yang profesional, dengan aparat yang selalu meningkatkan kompetensinya, berkualitas, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik Serta berupaya meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan.”tutupnya (*/basno)
