MAKASSAR – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menampik tudingan mengenai menghilangkan salah satu tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020, yakni debat publik. Alasannya, pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim.
Kepala Bappeda Makassar, Andi Hadijah Iriani, mengatakan, Pemkot Makassar berkomitmen agar pelaksanaan pilwalkot berjalan sukses. Termasuk, mendukung seluruh tahapan pilwalkot yang menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Setiap kegiatan tahapan pilwalkot bukan tidak boleh dilaksanakan. Hanya saja, kami mengimbau KPU agar bisa lebih efisien menggunakan anggaran,” papar Andi Hadijah Iriani, Jumat (3/7/2020).
Iriani menjelaskan, tahapan pilwalkot berada dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga pemerintah melalui Gugus Tugas melarang kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang.
Belum lagi, dari sisi anggaran yang diproyeksi masih terjadi penurunan pendapatan hingga akhir tahun. Oleh karena itu, diimbau agar penyelenggara melakukan efisiensi.
“Jadi sekali lagi tidak ada kegiatan dalam tahapan pilwalkot yang dihilangkan. Pemkot Makassar siap menyukseskan pilkada serentak cuma diimbau agar KPU bisa lebih hemat,” ungkapnya. (***)
